Kali Anafre : Lokasi Sakral Yang Berubah Jadi Pemukiman
JUBI—Kali Anafre identik dengan air bersih, pepohonan hijau dan tempat rekreasi masyarakat sekitar Jayapura. Itu dulu, kini Kali Anafre justru berubah menjadi kawasan pemukiman padat penduduk, sampah yang berserakan dan sebagai tempat rekreasi yang tidak nyaman. Kali Anafre memang unik. Tidak hanya dikenal karena memiliki air yang jernih dengan keindahan alam yang khas. Tapi juga kesemrawutan penduduk yang menempati bantaran kali ini.
Anafre sendiri berasal dari bahasa Kajoe Pulo. Ana atau Na yang artinya air dan Fre yang artinya besar atau mulia. Warga Kajoe Pulo juga sering menyebutnya air yang mulia atau air besar. Menurut Fredrich Chaay, dari Kajoe Pulo, Anafre bermuara ke Nubai atau Numbai. Dulunya, sering digunakan oleh tetua adat untuk memandikan warga yang telah meninggal. Tempat ini juga dianggap sakral oleh warga asli setempat. Karena di sepanjang bantaran kali tersebut bersemayam roh nenek moyang mereka dan selalu menjadi saksi dalam proses pemandian orang meninggal. Tidak banyak orang yang tahu tentang suasana mistik di sepanjang kali itu. Beberapa di antaranya, termasuk Nikolas Chaay, seorang warga di Anafre, tempat tersebut memang memiliki kekuatan tertentu. Diyakini juga Kali Anafre sangat penting sebagai penyeimbang kehidupan dan lingkungan masyarakat Suku Kajoe Pulo. Warga di Bantaran Kali Anafre saat ini tidak hanya didiami oleh masyarakat asli Papua sebagai pemilik hak ulayat di Kota Jayapura seperti marga Chaay dan Ireuw. Namun juga dihuni oleh warga Non Papua. Baca entri selengkapnya »
SMA Negeri I Nabire, Papua masih memugut biaya Rp 40.000 per siswa
JUBI— SMA Negeri I Nabire, Papua masih memugut biaya Rp 40.000 per siswa untuk biaya mata pelajaran Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK). Padahal mata pelajaran ini telah masuk kurikulum sekolah sehingga tak ada pungutan lagi.
Andi Yapen (26), warga Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua menuturkan, SMA Negri I masih memungut biaya sebesar Rp 40.000 per siswa. Padahal mata pelajaran ini telah masuk kurikulum sekolah sehingga tak ada pungutan lagi.
“Setahu sa setiap siswa sudah membayar biaya Komite Sekolah sebesar Rp 36.000 per siswa berarti tong pu anak-anak tara bayar uang tambahan lagi. Tapi mengapa masih saja ada pungutan tambahan. Pada hal kalau sa lihat mata pelajaran TIK itu su masuk dalam mata pelajaran yang dikurikulumkan,” terang Yapen yang dihubungi via telpon di Nabire, Rabu (25/3).
Yapen menambahkan, saat ditanya mengenai biaya mata pelajaran TIK, dewan guru berdalih bahwa perlengkapan komputer di sekolah tak memadahi sehingga sebagian besar siswa Kelas 12 dan Kelas 13 menerima mata pelajaran TIK disalah satu tempat kursus komputer milik guru bidang studi TIK. Berhubung mendapat pelajaran TIK di tempat kursus komputer milik guru tersebut, terpaksa dewan guru memintah biaya tambahan dari oran tua murid. “Sa heran sekali masa sudah ada pendidikan gratis tapi masih ada pungutan biaya. Dong tara malu ka, su dapat gaji dari pemerintah baru masih minta sama orang tua,“ tukas Yapen.
Karena itu, Yapen berharap agar Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire dapat menyelesaikan permasalahan ini. “Jika dinas dong tara tanggapi, maka sa akan lapor ke Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) agar dong periksa guru-guru di SMA Negeri I Nabire,” ujar Yapen. (Carol Ayomi)
Aksi Damai FMPI Sempat Ricuh Di Polsek Abepura
JUBI—– Sesudah Aspirasinya diterima oleh Depertemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Provinsi Papua Mahsiswa dengan tertib meninggalkan kantor tersebut. Tak lama kemudian sempat terjadi ricuh di Polsek Abepura Jayapura, Papua Sekitar pukul 14.00 WIT.
Dari pantauan JUBI Awal kejadian kericuan tersebut disebabkan oleh massa aksi FMPI yang berkumpul di badan jalan Sentani — Abepura di depan Gereja Khatolik Gembala Baik setelah aksi berakhir. Mereka hendak menghentikan sebuah truk untuk mengangkut mereka pulang ke Sentani, Waena dan sekitarnya. Memang Situasi di siang hari itu sangat panas dan dapat memancing emosi mahasiswa, ditambah lagi dengan kemacetan lalu lintas membuat massa tak sabar untuk segera pulang, Hal ini disebabkan massa FMPI memblokir separuh jalan dan memintah agar pihak kepolisian memberikan truk untuk mengantar pulang mereka ke tempatnya masing-masing.
Namun sayang Aksi damai tersebut dikotori oleh aksi oknum yang tak bertangung jawab dengan memukul kepala belakang seorang mahasiswa asal pengunungan tengah yang mengikuti aksi tersebut. Melihat kejadian tersebut serentak massa mengejar warga pendatang (non Papua) itu hingga ke depan Polsek Abepura Jayapura. Beberapa orang massa membawa kayu serta batu dan meminta agar orang tersebut dikeluarkan. “Kasih keluar dia dan jangan kasih sembuyi, kalian kira kami takut polisi kamu ka,” teriak seorang pemuda yang hendak melempar Kantor Polisi..
Tak lama kemudian masa berhasil ditenangkan oleh pihak kepolisian dan penanggung jawab aksi tersebut.
Terdengar Nyanyian Khas Pegunungan
Namun sesudah massa dibubarkan dari depan Polsek Abepura, Massa kembali menghentikan sebuah truk berwarnah hijau di lampu merah Abepura dan naik ke atas truk tersebut. Melihat massa yang datang semakin banyak sopir truk tersebut memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Massa yang melihat sopir truk itu membelokkan mobilnya ke arah Saga Mall, Abepura langsung melempar truk tersebut dengan sepatu, batu dan kayu. Selanjutnya, truk tersebut berhasil lolos dari kejaran massa hingga ke depan Bank Papua – Abepura. Sebagian massa yang tak sempat melempar truk tersebut memutar arah dan melempari beberapa motor di depan rumah makan Padang Perna Abadi dan beberapa ruko yang ada di sekitar lampu merah Abepura. Dari jauh terdengar jelas nyanyian khas pegunungan (Waita), nyanyi rindu itu untuk memangil kawan-kawan berkumpul.
Melihat kejadian tersebut para pemilik toko di depan Gereja Khatolik Gembala Baik, Kantor Pos dan lampu merah serentak menutup tokonya.
Kericuhan itu terjadi sekitar 10 menit, akhirnya pihak Polsek Abepura berhasil menenangkan massa dan menghentikan bus sekolah milik SMU Negeri 6 Jayapura dan dua truk untuk mengantar massa pulang ke Sentani dan sebagian massa pulang dengan satu truk kearah Perumnas 1,2 dan 3 di Waena, Jayapura. Lalu lintas yang sempat macet satu jam akhirnya kembali normal. (Carol Ayomi)
Ratusan Mahasiswa FMPI Peringati Abepura Berdarah Dengan Mendatangi Departemen Hukum Dan HAM RI Di Jayapura
JUBI—-Ratusan Mahasiswa terganbung dalam Forum Mahasiswa Papua Indenpenden (FMPI) Melakukan aksi Demo Damai ke Depertemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Provinsi Papua di Kotaraja, Jayapura. Menutut agar Pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya kasus pelanggaran HAM, 16 Maret 2006 di Kampus Universitas Cenderawasi (Uncen) yang menewaskan aparat keamanan dan mahasiswa.
Senin, (13/3) Forum Mahasiswa Papua Indenpenden (FMPI) Memperingati Matinya demokrasi di Tanah Papua Barat, tiga tahun yang lalu tepatnya tanggal 16 Maret 2006 yang lebih dikenal sebagai Tragedi Abepura berdarah. FMPI berkumpul di dua titik yakni UNCEN baru Perumnas III Waena dan UNCEN Lama Padang bulan. Mereka akan melakukan aksi jalan damai hingga kampus Uncen Lama. Untuk memperingati matinya demokrasi di Tanah Papua, FMPI sejenak melakukan doa bersama di badan jalan Raya Abepura – Sentani Kampus Uncen Lama untuk mengenang saudara-saudara yang tewas dalam tragedi Abepura berdarah tiga tahun yang lalu. Sesudah berdoa bersama FMPI melanjutkan aksi jalan damai menuju Depertemen Hukum dan HAM RI di Kotaraja, Jayapura untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Menurut Koordinator Lapangan Nasrul (25) bahwa Mahasiswa yang tergabung dalam FMPI bukan hanya mahasiswa yang berasal dari Uncen tetapi semua perguruan tinggi yang ada di Jayapura ikut bergabung. FMPI mempunyai satu sikap yakni satu hati dan satu tujuan untuk memperjuangkan demokrasi di Tanah Papua. Hal ini disampaikan Nasrul kepada JUBI di halaman Kantor Departemen Hukum dan Ham RI di Kota Raja, Jayapura, Papua.
Ditambahkan Nasrul, tujuan FMPI melakukan aksi ke Departemen Hukum dan HAM adalah untuk membawa aspirasi rakyat yang selama ini tak dapat diselesaikan oleh Pemeintah Provinsi Papua. Karena selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa mahasiswa tidak diselesaikan oleh Pemerintah. Untuk itu FMPI meminta Departemen Hukum dan HAM agar mendesak NKRI untuk membuka ruang demokrasi bagi Rakyat Papua, meminta Kapolda Papua Irjen. Pol FX Bagus Ekondato segera menginstrusikan seluruh jajaran dan anggota aparatnya untuk menghentikan penangkapan yang sewenang-wenang terhadap aktivis mahasiswa dan menghentikan refresivitas militer, menghapus stigmatisasi separatis dan makar terhadap Rakyat Papua Barat, Pemerintah juga diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus Pelangaran HAM di Tanah Papua dan segera bebaskan tanpa syarat Tapol dan Napol (Filip Karma, Yusak Pakage, Selvinus Boby, Bucthar Tabuni dan Sebby Sambon) serta menarik militer secara struktural dari pelosok negeri Tanah Air Papua Barat. Massa aksi juga meminta untuk menutup total PT. Freeport Indonesia dan segera mengaudit seluruh pelanggaran dan kejahatannya terhadap hak politik, ekonomi, sosial dan budaya Rakyat Papua. “Kami meminta agar aspirasi kami dijawab hari ini juga, jangan ditunda,” tutur Nasrul.
Selanjutnya Aspirasi itu diserahkan kepada Wakil Ketua Depertemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Provinsi Papua Dodi. M. Widodo SH. Beliau mengatakan bahwa semua aspirasi yang disampaikan telah diterima dan akan dianalisa lebih jauh. Namun untuk jawabannya tak dapat diberikan hari ini karena kepala kantor tak berada di tempat tugas.
“Saya tak dapat memberikan jawaban karena yang mempunyai wewenang adalah kepala kantor. Bapak dalam 10 hari lagi pasti balik maka kami akan melapor dan akan menindaklanjuti, ” ungkap Widodo.
Ditambahkan Widodo, semua aspirasi yang telah disampaikan nantinya akan dibahas bersama-sama dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) karena kepala Depertemen Hukum Dan HAM RI wilayah Provinsi Papua adalah Panitia Tetap HAM Papua (PATHAMT). Untuk itu segala sesuatu yang menyangkut HAM di Papua akan disetujui oleh PBB karena lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang di percayai oleh PBB. “Hak saudara-saudara akan kami sampaikan. Ini bukan hal yang mudah, kami akan tetap memperjuangkan karena untuk berhasil butuh perjuangan yang panjang. Untuk itu kami berharap ade dong tetap sabar,” tukas Widodo.
Sementara itu Kabag OPS Polresta Jayapura. Kompol Fahmi Dewantara mengatakan personil kepolisian yang disiapakan untuk mengamankan situasi jalannya aksi ini sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Polres Jayapura (90 Polisi) dan 2 SSK dari Kesatuan BRIMOB (180 Pasukan). Ini merupakan sebagian saja, belum ditambah dengan Kesatuan lainnya seperti Satlantas. Jika ditambah dengan Satlatas maka pesonil kepolisian yang ada di lapangan berjumlah sekitar 500 pasukan keamanan. “Ini hanya seberapa jika terjadi gejolah maka kepolisaian akan menurunkan tambahan pasukan lagi,” ungkap Dewantara.
Suara Perempuan Papua
Cristine Manyamboe (27) Alumni Sekolah Tinggi I.S. Kijne mengatakan setiap kali mahasiswa melakukan aksi, dimana-mana aparat kepolisian pasti hadir dengan tamengnya. Belum lagi Brimob yang bersenjata lengkap laras panjang. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah mahasiswa ini penjahat sehingga harus dijaga dengan ketat oleh aparat kepolisian.
Ia sangat tertarik dengan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua sehingga memutuskan setiap kali ada aksi pasti ia akan hadir di tengah-tengah masa dan menyuarakan aspirasinya karena selama ini Rakyat dan Mahasiswa Papua jika melakukan demo akan dianggap makar oleh pemerintah. “Tolonglah suara kita jangan ditahan tetapi ditidak lanjuti ke tingakat yang lebih tinggi,” ungkap Manyamboe.
Yeni Numberi (24) Mahasiswa Uncen Fakultas Ekonomi mengatakan sebenaranya ia tidak tertarik mengambil bagian dalam aksi yang dilakukaan oleh teman-teman mahasiswa. Namun berhubung dirinya tinggal di Asrama Putri di Uncen Baru Waena bersama teman-teman nya dari Pengunungan Tengah dan banyak mendengar cerita mengenai Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua maka ia mulai tertarik untuk mengikuti aksi. “Pertama memang saya tak merasa penting untuk ikut aksi, mendingan tinggal di asmara belajar dan tidur namun tiap kali teman-teman dong cerita jadi sa tertarik untuk ikut aksi,” tutur Numberi.
Sementara itu seorang ibu berasal dari daerah Pengunungan Tengah yang tidak ingin disebutkan identitasnya menuturkan bahwa apa yang selama ini NKRI telah ambil dari Papua, kembalikanlah untuk Rakyat Papua karena ini sekaranglah saatnya NKRI mengembalikan Hak-hak Orang Papua yang selama ini telah ambil. “Pemerintah Indonesia harus kembalikan apa yang selama ini telah dicuri,” tutur ibu tersebut.
Ditambahkanya, Ini merupakan momen yang penting dimana mahasiswa diharapkan dapat membawa aspirasi Rakyat Papua dan maju melawan pemerintah yang selama ini menidas Orang Papua. “Kita jangan takut! harus maju dan berani melawan Pemerintah karena harapan kami orang tua ada ditangan kalian,” tutupnya. (Carol Ayomi/ Musa Abubar/ Yunus Paelo/ Anang Budiono/ Jerry Omona)
Pejabat Sulit Ditemui, Warga Mengeluh
Titin Gobay (19)
Written by Kyoshi Rasiey
Wednesday, 11 March 2009
JUBI—Sejumlah pejabat dilingkungan pemerintah Provinsi Papua yang sulit ditemui, tak pelak menimbulkan kekecewaan warga. Sejumlah warga bahkan mengatakan sebaiknya pejabat bersangkutan yang tidak ingin ditemui diberhentikan saja
“Memang agak susah kalau mau bertemu dengan pejabat. Alasannya sangat banyak. Biasanya memang harus buat janji dulu. Tapi ada pejabat juga yang biasa mencari alasan tidak ingin ditemui,” kata Shinta seorang warga di Jayapura saat ditemui JUBI, rabu (11/3).
Menurutnya, pejabat seperti itu memang pantas dipindahtugaskan karena tidak bisa memahami kesulitan warga. Dikatakan, pejabat yang masuk dalam kategori sulit ditemui sangat banyak di Jayapura. Apalagi yang berada didalam lingkungan pemerintah Provinsi. “Ada beberapa yang sangat susah. Biasanya kalau sudah begitu, orang yang bertemu pulang dengan tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya.
Seperti dialami warga, sejumlah wartawan di Jayapura kerap juga mengeluhkan hal yang sama. Sebut saja wartawan dari salah satu media terkemuka di Papua. Wartawan yang tidak ingin menyebutkan namanya itu mengatakan, sejumlah pejabat daerah yang ingin ditemui untuk wawancara biasanya mengelak dengan mengatakan tidak berada ditempat. “Ada juga yang biasa bilang sakit. Padahal kita cuma ingin wawancara saja. Setelah ditelusuri, ternyata pejabat bersangkutan tidak sakit, mereka hanya mengelak saja,” kata dia.
Hal serupa pernah pula dialami wartawan JUBI saat akan mewawancarai seorang pejabat di Jayapura belum lama ini. Selama dua pekan, wartawan JUBI harus menunggu untuk mewawancarai pejabat tersebut yang kini memegang salah satu jabatan terhormat dalam jajaran pendidikan.
Alasan yang dikemukakan Sekretaris Pribadi saat itu adalah “Bapak sedang ke Jakarta untuk urusan dinas, mungkin kembali dalam tiga hari lagi,” ujarnya. Setelah tiga hari kemudian, saat wartawan bersangkutan kembali, alasan serupa pun disampaikan lagi “Ade kembali besok saja karena bapak akan tiba di Jayapura besok”. Masih dengan alasan yang sama, setelah keesokan harinya wartawan JUBI datang dan ingin menemui pejabat tersebut, Sekretaris Pribadi pejabat itu mengatakan “Bapak tidak ada ditempat”. Uniknya, setelah dihubungi melalui handphone, pejabat itu kembali mengelak dengan mengatakan, “Adu maaf Ade, Kaka lagi sakit mungkin bisa satu atau dua hari lagi baru datang wawancara kah.”
Kejadian serupa memang kerap dialami tidak hanya warga tapi juga wartawan. Billy Metemko, seorang peserta unjuk rasa yang digelar selasa kemarin (10/3) di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua bahkan mengatakan sebenarnya tidak hanya pejabat saja yang sulit ditemui. Anggota legislatif, kata dia, juga sangat susah untuk bertatap muka dengan warga. Mereka hanya bertemu dengan warga apabila ada sesuatu yang diinginkan. “Kita sudah dari tadi disini tapi tidak ada anggota dewan yang mau datang. Semuanya sembunyi tidak tahu dimana,” katanya saat ditemui JUBI kemarin.
Dia berharap, tidak hanya pejabat dijajaran dinas saja tapi juga anggota dewan agar tidak lagi membuat diri mereka jauh dengan warga. Karena baginya tentu akan mengakibatkan kekesalan dan kekecewaan yang berkepanjangan. “Kita mau sekarang supaya ada perubahan. Kalau tidak sekarang saja kita akhiri,” katanya lantang. (Carol Ayomi).
http://www.tabloitjubi.com
Hendrik Andoi: “Nasib Pilkada Nabire Tak Jelas”
Pilkada NBX Harga Mati
Written by Kyoshi Rasiey
Wednesday, 11 March 2009
JUBI—- Pilkada di Kabupaten Nabire hingga hari ini masih belum jelas kapan akan diadakan. Nasib Pilkada Nabire saat ini tergantung kepada Caretakeer Bupati Nabire.
Ketua Aliasi Perduli Pilkada Nabire Hendrik Handoi mengatakan hingga hari ini Pilkada Kabupaten Nabire tak jelas kapan akan diselenggarakan. Seluruh masyarakat Nabire menginginkan agar Pilkada Nabire bisa berlangsung pada tahun ini jangan ditunda tahun 2010. “Saya mewakili masyarakat Nabire memintah agar Pilkada bisa dilaksanakan tahun ini,” tutur Handoi kepada JUBI, Rabu (11/3).
Ditambahkan Handoi, pada 10 Januari 2009 lalu KPUD Nabire telah mengeluarkan surat bahwa Pilkada Nabire akan ditunda untuk sementara waktu hingga Juli 2009 dan akan menunggu petunjuk teknis dari KPU kapan akan diselenggarakan PIlkada, “Kami sudah mendapat pemberitahuan dari KPU Nabire bahwa bulan Juli akan ada petunjuk lebih lanjut mengenai Pilkada,” ungkap Handoi.
Lajut Handoi, KPUD Nabire harus mempunyai kebijakan soal nasib sembilan kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire. Apakah mereka masih tetap menjadi kandidat atau tidak. Karena di Pemilu 9 April, pasti akan ada perubahan besar-besar di partai politik yang mengusung mereka. “Saya berharap agar KPU bisa membantu sembilan kadidat agat tetap ikut Pilkada,” tukas Handoi.
Handoi berharap Bupati Caretaker Nabire dapat melaksana tugasnya dengan baik dan lebih mempioritaskan Pilkada Nabire yang tak jelas kapan akan diselenggarakan. “Kami warga berharap Bupati Nabire dapat menyelenggarakan Pilkada tahun ini, jangan tahun depan,” tutur Handoi. (Carol Ayom
Siprianus Guntur: “Pendidikan Lingkungan Hidup Mesti Dimasukan Dalam Setiap Bidang Studi”
Written by Kyoshi Rasiey
Wednesday, 11 March 2009
JUBI— Pendidikan lingkungan hidup semestinya dimasukan dalam setiap bidang studi karena disetiap mata pelajaran yang diberikan guru akan berbicara tentang lingkungan hidup.
Koodinator Pendidikan dan Pelatihan Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup Cykloop (YPLHC) Papua Siprianus Guntur S.Si mengatakan, pendidikan lingkungan hidup sangat penting jika dimasukkan kedalam semua bidang studi dan mata pelajaran mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi diProvinsi Papua. Karena pendidikan lingkungan hidup mempunyai peran penting bagi kehidupan mahkluk hidup termasuk manusia. “Jika pendidikan lingkungan hidup dimasukan ke semua mata pelajaran, maka siswa san mahasiswa akan lebih mengenal dan mengetahui betapa pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia, ” tukas Siprianus kepada JUBI di ruang kerjanya, Rabu (11/3).
Menurut Siprianus, jika pendidikan lingkungan hidup hanya dijadikan kurikulum atau Muatan Lokal (Mulok), maka pemerintah dan lembaga pendidikan harus diperhatikan adalah dapat menyediakan tenaga ahli untuk bidang studi lingkungan hidup. Karena berbicara soal lingkungan hidup bukan hanya mengenai hutan. Tetapi berbicara mengenai tiga dimensi yakni ekonomi, sosial dan ekologi. “Untuk itu saya berharap agar lingkungan hidup lebih banyak berbicara mengenai ekonomi, sosial dan ekologi jangan hanya berbicara mengenai hutan dan pencemaran lingkungan,” tutur Siprianus.
Siprianus berharap agar Pemerintah Provinsi Papua dapat menyetujui pendidikan lingkungan hidup dijadikan mata pelajaran atau Mulok. Karena jika lingkungan hidup diperkenalkan ke lembaga pendidikan sejak dini mulai dari tigkat SD,SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi maka generasi kedepan akan lebih menjaga dan memelihara lingkungan hidup di Papua. (Carol Ayomi)
http://www.tabloidjubi.com
Kemerdekaan Papua Harga Mati, Otsus Di Kembalikan Ke NKRI.
Kemerdekaan Papua Harga Mati, Otsus Di Kembalikan Ke NKRI.
JUBI—– Aksi long march Komite Nasional Papua Barat bertitik kumpul di Expo Waena selanjutnya menuju ke DPRP Papua menyatakan sikap bahwa Kemerdekaan Papua Harga Mati dan Otsus di kembalikan ke NKRI.
Suasana aksi long march Komite Nasional Papua Barat berlangsung dengan damai di depan kantor DPRP Provinsi Papua. Awalnya rakyat Papua merasa bahwa harga dirinya adalah tanah, ras, adat telah ditindas dan dirampas oleh NKRI selama 45 tahun yang lalu. Tetapi yang selama ini dirasakan adalah hutan, hasil tambang (emas, gas dan minyak bumi) dan kekayaan laut telah dikerok habis. Ditambah lagi dengan lokalisasi WTS dan HIV/AIDS masuk hingga ke kampung-kampung. Untuk itu aksi long march dari Komite Nasional Papua Barat memintah kepada DPRP agar Otsus, Partai dan Pemilu, PNS, MRP, Perusahan dan lain-lain harus ditiadakan ditanah Papua.
Menurut Mantan Juru Bicara TPN/OPM periode 1999-2002 Celsius Sergius Wapay (60), seluruh rakyat Papua mulai dari akar rumput hingga kalangan elite Papua menolak Otonomi Khusus yan diberikan oleh NKRI. Tahun 2006, 12 Agustus rakyat Papua menolak Otsus dengan mengantar peti mati Otsus ke gedung DPRP Papua. Ada beberapa point yang membuat rakyat Papua menolak Otsus. Pertama, Otsus tak mukratis (bernilai), kedua, Otsus tak aklatif (menarik), ketiga, Otsus bukan aspek politik tetapi Otsus merupakan aspek administratif Negara. Lanjut Kata bekas Tapol ini Otsus sebenarnya sudah diberikan sejak jaman penjajahan belanda dulu yang diberi nama De Gouvernement Van Nederlands Nieuw Guinea, 27 Desember 1949. Untuk itu secara tegas seluruh rakyat Papua mengembalikan Otonomi Khusus dan memintah kemerdekaanya. tutur bekas Tapol tahun 1969 dan 1972 kepada JUBI di Depan Gedung Dewan Kesenian Papua di Jayapura, Selasa (12/3).
Ditambahkan Wapay, Selama ini Otsus dipaksakan untuk rakyat Papua yang hanya merasakan adalah mereka para elite Pemerintah Papua. Yang rakyat Papua minta adalah kembalikan kemerdekaan Papua Barat yang dideklarasikan pada 01 Desember 1961. Namun sebelum deklarasi kemerdekaan Papua Barat tepatnya 19 Novembar 1961terjadi kongres pertama (Komite Nasioanal Papua) membahsa tentang atribut, lambang, lagu dan bendera Papua. Kongres tersebut di ikuti oleh 70 orang Papua mewakili dari berbagai kumpulan politik, suku dan dua partai politik besar yakini PARNA (Parta Nasioanal) ketua Herman Wayoi – Eliezer Bonay dan Demokratische Volks Partij (DVP) Alm. A.Y.A Runtuboy dipimpin oleh Ketua komite Nasonal Alm. Willem Inuri. “Kongres Papau pertama yang paling lama dibahas adalah masalah bendera,” ungkap Wapay.
Untuk itu Wapay Berharap agar Otsus ditarik kembali oleh NKRI karena sejak jaman Belanda, Soekarno, Soeharto dan era Reformasi rakyat Papua sudah mendapatkan otonomi sebanyak lima Kali. Yang ratyat Papua inginkan adalah dikembalikan kemerdekaan Papua Barat yang dideklarasikan tahun 1961. Karena Presiden Soekarno mengakui adanya Negara Papua Barat, salah satu pointd Dwikora adalah bubarkan Negara Papua Barat buat boneka Belanda. “Berarti saat itu Presinden Soekerno telah mengakui pembentukan Negara Papua Barat. Kami hanya memintah kembalikan hak rakyat Papua untuk mendeka,” tutur Wapay. (Carol Ayomi
F3nn's Blog 