Archive for Pendidikan

Ratusan Mahasiswa FMPI Peringati Abepura Berdarah Dengan Mendatangi Departemen Hukum Dan HAM RI Di Jayapura

JUBI—-Ratusan Mahasiswa terganbung dalam Forum Mahasiswa Papua Indenpenden (FMPI) Melakukan aksi Demo Damai ke Depertemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Provinsi Papua di Kotaraja, Jayapura. Menutut agar Pemerintah bertanggung jawab atas terjadinya kasus pelanggaran HAM, 16 Maret 2006 di Kampus Universitas Cenderawasi (Uncen) yang menewaskan aparat keamanan dan mahasiswa.

Senin, (13/3) Forum Mahasiswa Papua Indenpenden (FMPI) Memperingati Matinya demokrasi di Tanah Papua Barat, tiga tahun yang lalu tepatnya tanggal 16 Maret 2006 yang lebih dikenal sebagai Tragedi Abepura berdarah. FMPI berkumpul di dua titik yakni UNCEN baru Perumnas III Waena dan UNCEN Lama Padang bulan. Mereka akan melakukan aksi jalan damai hingga kampus Uncen Lama. Untuk memperingati matinya demokrasi di Tanah Papua, FMPI sejenak melakukan doa bersama di badan jalan Raya Abepura – Sentani Kampus Uncen Lama untuk mengenang saudara-saudara yang tewas dalam tragedi Abepura berdarah tiga tahun yang lalu. Sesudah berdoa bersama FMPI melanjutkan aksi jalan damai menuju Depertemen Hukum dan HAM RI di Kotaraja, Jayapura untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Menurut Koordinator Lapangan  Nasrul (25) bahwa Mahasiswa yang tergabung dalam FMPI bukan hanya mahasiswa yang berasal dari Uncen tetapi semua perguruan tinggi yang ada di Jayapura ikut bergabung. FMPI mempunyai satu sikap yakni satu hati dan satu tujuan untuk memperjuangkan demokrasi di Tanah Papua. Hal ini disampaikan Nasrul kepada JUBI di halaman Kantor Departemen Hukum dan Ham RI di Kota Raja, Jayapura, Papua.
Ditambahkan Nasrul, tujuan FMPI melakukan aksi ke Departemen Hukum dan HAM adalah untuk membawa aspirasi rakyat yang selama ini tak dapat diselesaikan oleh Pemeintah Provinsi Papua. Karena selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang menimpa mahasiswa tidak diselesaikan oleh Pemerintah. Untuk itu FMPI meminta Departemen Hukum dan HAM agar mendesak NKRI untuk membuka ruang demokrasi bagi Rakyat Papua, meminta Kapolda Papua Irjen. Pol FX Bagus Ekondato segera menginstrusikan seluruh jajaran dan anggota aparatnya untuk menghentikan penangkapan yang sewenang-wenang terhadap aktivis mahasiswa dan menghentikan refresivitas militer, menghapus stigmatisasi separatis dan makar terhadap Rakyat Papua Barat,  Pemerintah juga diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus Pelangaran HAM di Tanah Papua dan segera bebaskan tanpa syarat Tapol dan Napol (Filip Karma, Yusak Pakage, Selvinus Boby, Bucthar Tabuni dan Sebby Sambon) serta menarik militer secara struktural dari pelosok negeri Tanah Air Papua Barat. Massa aksi juga meminta untuk menutup total PT. Freeport Indonesia dan segera mengaudit seluruh pelanggaran dan kejahatannya terhadap hak politik, ekonomi, sosial dan budaya Rakyat Papua. “Kami meminta agar aspirasi kami dijawab hari ini juga, jangan ditunda,” tutur Nasrul.
Selanjutnya Aspirasi itu diserahkan kepada Wakil Ketua Depertemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Provinsi Papua Dodi. M. Widodo SH. Beliau mengatakan bahwa semua aspirasi yang disampaikan telah diterima dan akan dianalisa lebih jauh. Namun untuk jawabannya tak dapat diberikan hari ini karena kepala kantor tak berada di tempat tugas.
“Saya tak dapat memberikan jawaban karena yang mempunyai wewenang adalah kepala kantor. Bapak dalam 10 hari lagi pasti balik maka kami akan melapor dan akan menindaklanjuti, ” ungkap Widodo.
Ditambahkan Widodo, semua aspirasi yang telah disampaikan nantinya akan dibahas bersama-sama dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) karena kepala Depertemen Hukum Dan HAM RI wilayah Provinsi Papua adalah Panitia Tetap HAM Papua (PATHAMT). Untuk itu segala sesuatu yang menyangkut HAM di Papua akan disetujui oleh PBB karena lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang di percayai oleh PBB. “Hak saudara-saudara akan kami sampaikan. Ini bukan hal yang mudah, kami akan tetap memperjuangkan karena untuk berhasil butuh perjuangan yang panjang. Untuk itu kami berharap ade dong tetap sabar,” tukas Widodo.
Sementara itu Kabag OPS Polresta Jayapura. Kompol Fahmi Dewantara mengatakan personil kepolisian yang disiapakan untuk mengamankan situasi jalannya aksi ini sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Polres Jayapura (90 Polisi) dan 2 SSK dari Kesatuan BRIMOB (180 Pasukan). Ini merupakan sebagian saja, belum ditambah dengan Kesatuan lainnya seperti Satlantas. Jika ditambah dengan Satlatas maka pesonil kepolisian yang ada di lapangan berjumlah sekitar 500 pasukan keamanan. “Ini hanya seberapa jika terjadi gejolah maka kepolisaian akan menurunkan tambahan pasukan lagi,” ungkap Dewantara.

Suara Perempuan Papua
Cristine Manyamboe (27) Alumni Sekolah Tinggi I.S. Kijne mengatakan setiap kali mahasiswa melakukan aksi, dimana-mana aparat kepolisian pasti hadir dengan tamengnya. Belum lagi Brimob yang bersenjata lengkap laras panjang. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan adalah apakah mahasiswa ini penjahat sehingga harus dijaga dengan ketat oleh aparat kepolisian.
Ia sangat tertarik dengan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua sehingga memutuskan setiap kali ada aksi pasti ia akan hadir di tengah-tengah masa dan menyuarakan aspirasinya karena selama ini Rakyat dan Mahasiswa Papua jika melakukan demo akan dianggap makar oleh pemerintah. “Tolonglah suara kita jangan ditahan tetapi ditidak lanjuti ke tingakat yang lebih tinggi,” ungkap Manyamboe.
Yeni Numberi (24) Mahasiswa Uncen Fakultas Ekonomi mengatakan sebenaranya ia tidak tertarik mengambil bagian dalam aksi yang dilakukaan oleh teman-teman mahasiswa. Namun berhubung dirinya tinggal di Asrama Putri di Uncen Baru Waena bersama teman-teman nya dari Pengunungan Tengah dan banyak mendengar cerita mengenai Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua maka ia mulai tertarik untuk mengikuti aksi. “Pertama memang saya tak merasa penting untuk ikut aksi, mendingan tinggal di asmara belajar dan tidur namun tiap kali teman-teman dong cerita jadi sa tertarik untuk ikut aksi,” tutur Numberi.
Sementara itu seorang ibu berasal dari daerah Pengunungan Tengah yang tidak ingin disebutkan identitasnya menuturkan bahwa apa yang selama ini NKRI telah ambil dari Papua, kembalikanlah untuk Rakyat Papua karena ini sekaranglah saatnya NKRI mengembalikan Hak-hak Orang Papua yang selama ini telah ambil. “Pemerintah Indonesia harus kembalikan apa yang selama ini telah dicuri,” tutur ibu tersebut.
Ditambahkanya, Ini merupakan momen yang penting dimana mahasiswa diharapkan dapat membawa aspirasi Rakyat Papua dan maju melawan pemerintah yang selama ini menidas Orang Papua. “Kita jangan takut! harus maju dan berani melawan Pemerintah karena harapan kami orang tua ada ditangan kalian,” tutupnya. (Carol Ayomi/ Musa Abubar/ Yunus Paelo/ Anang Budiono/ Jerry Omona)

Iklan

Leave a comment »

Hendrik Andoi: “Nasib Pilkada Nabire Tak Jelas”

Pilkada NBX Harga Mati

Pilkada NBX Harga Mati

Written by Kyoshi Rasiey
Wednesday, 11 March 2009
JUBI—- Pilkada di Kabupaten Nabire hingga hari ini masih belum jelas kapan akan diadakan. Nasib Pilkada Nabire saat ini tergantung kepada Caretakeer Bupati Nabire.

Ketua Aliasi Perduli Pilkada Nabire Hendrik Handoi mengatakan hingga hari ini Pilkada Kabupaten Nabire tak jelas kapan akan diselenggarakan. Seluruh masyarakat Nabire menginginkan agar Pilkada Nabire bisa berlangsung pada tahun ini jangan ditunda tahun 2010. “Saya mewakili masyarakat Nabire memintah agar Pilkada bisa dilaksanakan tahun ini,” tutur Handoi kepada JUBI, Rabu (11/3).
Ditambahkan Handoi, pada 10 Januari 2009 lalu KPUD Nabire telah mengeluarkan surat bahwa Pilkada Nabire akan ditunda untuk sementara waktu hingga Juli 2009 dan akan menunggu petunjuk teknis dari KPU kapan akan diselenggarakan PIlkada, “Kami sudah mendapat pemberitahuan dari KPU Nabire bahwa bulan Juli akan ada petunjuk lebih lanjut mengenai Pilkada,” ungkap Handoi.
Lajut Handoi, KPUD Nabire  harus mempunyai kebijakan soal nasib sembilan kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire. Apakah mereka masih tetap menjadi kandidat atau tidak. Karena di Pemilu 9 April, pasti akan ada perubahan besar-besar di partai politik yang mengusung mereka. “Saya berharap agar KPU bisa membantu sembilan kadidat agat tetap ikut Pilkada,” tukas Handoi.
Handoi berharap Bupati Caretaker Nabire dapat melaksana tugasnya dengan baik dan lebih mempioritaskan Pilkada Nabire yang tak jelas kapan akan diselenggarakan. “Kami warga berharap Bupati Nabire dapat menyelenggarakan Pilkada tahun ini, jangan tahun depan,” tutur Handoi.  (Carol Ayom

http://www.tabloidjubi.com

Leave a comment »

Sidang Makar Buctar Tabuni Ditunda

Sidang Makar Buctar Tabuni Ditunda
Thursday, 19 February 2009

JUBI— Terdakwa Buctar Tabuni yang dituduh melakukan makar, siang tadi, kamis (18/2) di Sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Papua. Namun setelah mendengar hasil dakwaan dari jaksa penuntut umum, penasahat hukum Buctar Tabuni meminta agar sidang tersebut ditunda hingga pekan depan.

Sidang yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berjalan aman dan terkendali. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Manangku P, SH, Lucky R. SH, dan H.Simarmata, SH. Persidangan diawali dengan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan hasil dakwaan terhadap terdakwa Buctar Tabuni.
Jaksa penutut umum, Maskel Rambolangi mengatakan terdakwa dituduh melakukan kasus makar karena memimpin demo pada kamis, 16 september 2008 lalu yang dianggap melanggar tindak pidana dalam KUHP pasal 106 dan 212. Aksi Tabuni sendiri saat itu diwarnai pembentangan spanduk. Aksi itu diikuti oleh kurang lebih 300 orang. Awalnya aksi tersebut digelar di depan pintu gerbang Unversitas Cenderawasih di Perumnas III, Waena. Namun pada saat dibubarkan oleh aparat kepolisian, massa pimpinan Tabuni kembali melakukan aksi lanjutan di kompleks Expo, Waena, Jayapura. Karena unjuk rasa itu dianggap sangat berbau nada provokatif, Tabuni akhirnya ditangkap. Dalam orasinya saat itu, sempat pula diteriakan yel-yel “Papua Merdeka”. Pernyataan orator dan yel-yel tersebut yang pada akhirnya semakin menyudutkan Tabuni sebagai tertuduh melakukan perbuatan makar.
Dalam unjuk rasa itu ditahan sejumlah barang bukti berupa sebuah spanduk yang memuat beberapa tulisan serta gambar bendera PBB, bendera Belanda, bendera Bintang Kejora, bendera Amerika, bendera Indonesia dan bendera Inggris.
Sementara itu, setelah dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim yang dipimpin Lucky R, kemudian memberikan kesempatan kepada terdakwa Buctar Tabuni untuk mempertanggungjawabkan dakwaan yang dibaca. Terdakwa meminta tanggungannya dibantu oleh penasehat hukum terdakwa. (Musa/Carol)

http://www.tabloidjubi.com

Leave a comment »